kartu sakti jokowi-jk. opini

KARTU SAKTI DARI JOKOWI-JK, MASYARAKAT DILARANG SAKIT

Jokowi memang sosok yang sangat popular, mantan Walikota Solo selama dua periode dan mantan gubernur DKI Jakarta yang belum menapaki satu periode kepemimpinannya ini sering membuat lawan politiknya tercengang dan kehabisan pikiran. Lihat saja bagaimana popularitas Jokowi melunjak saat program mobil ESEMKA, itu terbukti bahwa popularitas jokowi mampu menyaingi Fauzi Bowo pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang sangat membuat rakyat terpesona dan terkesima adalah saat Jokowi-Jk mampu mengalahkan Prabowo-Hatta dalam pesta demokrasi lima tahunan Indonesia.

Sebelum pemilihan Legislatif dan Pilpres dimulai, banyak dari LSI yang melakukan survei-survei terkait elektabilitas partai dan calon presiden, dan banyak dari lembaga survey membuktikan bahwa jokowi lah Top on the top pada saat itu, sehingga partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pada saat itu mengusung nama Jokowi sebagai calon Presiden  dari partai yang berlambang Banteng bermoncong putih itu, tokoh sentral partai seperti Megawati Seokarno Putri pun tidak mampu menyaingi elektabilitas Jokowi dan akhirnya dengan legowo memberikan restu kepada Jokowi untuk mencalonkan diri dari partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

Hiruk pikuk perjalanan politik Jokowi sampai saat ini masih berlanjut, sampai-sampai program unggulan Jokowi-Jk yaitu kartu sakti, KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS masih menuai Pro dan Kontra, tentu hal ini membawa opini public kearah yang tidak menguntungkan bagi KMP (Koalisi Merah Putih) karena terkesan menghalangi-halangi niatan baik program yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini.

Saya sebagai masyarakatpun merasa terganggu oleh sikap KMP (Koalisi Merah Putih) yang  tekesan menghalangi program kartu sakti ini. Argumentasi dan kritikan yang dilontarkan oleh para punggawa KMP (Koalisi Merah Putih) sungguh tidak bisa diterima oleh rakyat, rakyat tidak perlu aturan yang berbelit-belit, rakyat butuh kerja cepat dan kongkrit yang bisa dirasakan.

Dikesempatan yang berbeda Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan “masyarakat bisa marah dengan berbagai kartu yang dipromosikan dan dibagikan presiden Jokowi, sebabnya bisa jadi kartu tersebut merugikan mereka” (Televisi Swasta, Jumat 7/11). Didalam waktu yang berbeda pernyataan Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar Hukum Tata Negara pun ditanggapi oleh ketua fraksi partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarifudin Sudding mengatakan “peluncuran tiga kartu sakti jokowi tidak perlu mendapat pengesahan dari DPR. Hal itu karena penyesuaian anggaran dengan sendirinya akan dilakukan pada saat pembahasan perubahan anggaran 2015 mendatang dan saya kira anggaran peluncuran tiga kartu sakti Jokowi-Jk sudah memiliki payung hukum yang jelas melalui UU APBN. Tinggal dilaksanakan harusnya dihargai dan diapresiasi. Karena dalam waktu yang relatif singkat Jokowi-Jk bisa merealisasikan program unggulanya. Ini menunjukan bahwa pemerintah bekerja cepat, kata sudding kepada //Republika online (ROL) sabtu (8/11).

Sudah seharusnya stake holder dari KMP (koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) mau membuka diri dan dan berpikir untuk sama-sama memajukan kepentingan rakyat Indonesia bukan kepentingan golongan atau partai, telebih lagi adanya gerakan sakit hati terkait kekalahan pada pilpres lalu. Lepaskan masalah yang lalu, marilah tatap wajah rakyat Indonesia 5 tahun ke depan, mau dijadikan apa Indonesia kalau elit eksekutif dan legislatif tidak ada  senergis yang jelas, apakah program-program pro-rakyat bisa dikerjakan.

Permasalahan Negara Indonesia ini sangat kompleks, mulai dari masalah klasik kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Ditambah lagi masalah kepentingan politik yang rela menjual dan mempermainkan hak rakyat demi memenuhi sahwat dan birahi kepentingan dan kekuasaan belaka, masalah ini mencerminkan bahwa di Indonesia belum ada kesadaran kolektif untuk membangun bangsa, yang ada hanyalah membangun gengsinitas dan citra personal maupun partai yang selalu ingin meraih simpati dari rakyat demi kepentingan dan suksesi 5 tahun mendatang.

Sementara itu melihat adanya kritikan dari berbagai pihak, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara, menurutnya penerbitan kartu sakti oleh Jokowi-Jk dilandasi dasar hukum yang jelas. Bahkan anggaranya sudah dialokasikan dalam APBN 2014 yang disusun oleh pemerintah SBY-Budiono.(Republika.co.id Jakarta, kamis 6/11) sebelumnya itu Mensesneg Prof. Pratikno (Mantan Rektor UGM) mengatakan “pembiayaan KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) saat ini menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN, bukan APBN karenanya tidak perlu menunggu pengesahan dan persetujan DPR (Repubika.co.id Jakarta, kamis 5/11)

Sebenarnya dalam hal ini rakyat bisa menilai, mana yang hanya retorika dan mana yang bekerja, kalau hanya beretorika kapan DPR mau bekerja? Rapat alat kelengkapan dewan pun belum kelar di tambah lagi masalah internal DPR, dualisme kepemimpinan atau Koalisis tandingan atau apakah namanya itu, yang terpenting bagi kami rakyat jelata adalah Pemerintah bersama DPR menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, kalau tidak mampu menjalankan tugas dan amanah dengan baik, turun saja biar kami yang akan menggantikan posisi itu.

Dari beberapa argumentasi pro dan kontra terkait masalah peluncuran kartu sakti oleh Jokowi-Jk saya mencoba memberikan masukan kepada para penguasa dan rakyat jelata, yang pertama marilah kita sama-sama menjunjung tinggi pancasila,yang dimana didalamnya sudah tertuang sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah para penyelenggara sudah adil dalam menjalankan tugasnya mengurus rakyat Indonesia keseluruhan? Yang kedua tidakkah pemerintah dan DPR menyadari amanat Undang-undabg 1945 yang mewajibakan Negara memberikan pendidikan dan pelayaanan kesehatan yang baik untuk rakyat Indonesia? Apakah sepatuhya kita menyalahkan dan mengkritik pemerintah Jokowi-Jk yang telah patuh dan taat pada pancasila dan Undang-Undang? Lepaskan baju kepentingan politik dan pakailah baju kepentingan rakyat Indonesia. Yang ke tiga saya mengharapkan kepada pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota, kecamatan dan desa agar benar-benar mendukung program kartu sakti ini dengan mendata dengan benar rakyat yang benar-benar harus menerima kartu sakti ini nantinya, jangan sampai terjadi lagi kesalahan pendataan sehingga yang miskin dan tertinggal tidak mendapatkan hak mereka. Yang ke empat saya mengajak rekan-rekan mahasiswa agar mampu berperan serta dalam mengawal kebijakan kartu sakti ini. Dan yang terakhir saya mengajak saudara-saudara saya yang datang dari kaum tertindas dan rakyat jelata, sudah saatnya kita bangkit dan tidak harus lagi bergantung dari bantuan maupun kartu-kartu lagi, karena sesungguhnya itu adalah hal yang bisa membuat kita merasa malas, karea selalu merasa dimanjakan oleh pemerintah. justru dari program kartu sakti ini kita mulai merubah pola pikir kita untuk mulai hidup mandiri dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan Negara agar kitaa mampu menjadi generasi emas masa depan yang mampu merubah wajah murung Indonesia menjadi wajah yang penuh keceriaan, dimana diladalamnya kehidupan yang harmonis, tanpa konflik dan kepentingan.